all about translation · Uncategorized

Penerjemahan dan Dunia Global: Pengalaman Australia dalam Penjurubahasaan (2)

 

PENGALAMAN AUSTRALIA: LATAR BELAKANG PROFESI JURU BAHASA & PENERJEMAH

Meskipun secara geografis Australia terletak di kawasan Asia, adat istiadat, agama, struktur sosial dan struktur pemerintahannya lebih dekat ke negara Inggris yang menjajahnya pada tahun 1788 dan mengesahkan Konstitusi Federalnya di tahun 1901.

Dengan demikian, bahasa utamanya tentu saja bahasa Inggris. Namun, berkaitan dengan meningkatnya jumlah imigran, populasi yang non-Inggris meningkat, sehingga jumlah penggunaan bahasa non-Inggris pun meningkat pula. Pada tahun 1945, dengan jumlah keseluruhan populasi yang hanya mencapai tujuh setengah juta, jumlah pengguna bahasa non-Inggris hanya kecil saja. Namun, sekarang terdapat kira-kira 90 bahasa non-Inggris yang digunakan di Australia, dan yang terbanyak jumlahnya adalah bahasa Italia dan Yunani. Akhir-akhir ini pengguna bahasa Indo-Cina juga semakin banyak.

Walaupun jumlah imigrasi menjadi ciri sejarah Australia, kebutuhan akan penerjemahan dan kejurubahasaan baru dirasakan sejak terjadinya imigrasi secara besar-besaran sesudah PDII. Kebijakan waktu itu mengharuskan para migran bisa berbahasa Inggris serta ada keharusan untuk berasimilasi. Kebijakan ini kemudian dianggap tidak manusiawi dan dianggap gagal karena untuk belajar bahasa Inggris diperlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, mereka yang tak mampu berbahasa Inggris mendapat kesulitan memperoleh akses serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik di Australia. Hal ini menjadi dasar mulai dirasakannya perlunya juru bahasa dan penerjemah, yang dimulai dengan usaha sistematis oleh kelompok masyarakat Italia dan Yunani. Jumlah kedua kelompok ini waktu itu sudah semakin banyak.

Pada tahun 1960 Departemen Imigrasi Australia mulai menetapkan Unit Layanan Penerjemahan secara resmi, namun unit tersebut masih hanya dijumpai di Departemen Imigrasi saja. Unit inipun baru ditetapkan 14 tahun sesudah pemerintah Australia mulai menerima imigran secara resmi.
Kemudian, pada tahun 1973 mulailah ada perkembangan yang sangat berarti dalam hal-hal yang berkaitan dengan profesi penerjemahan dan kejurubahasaan. Sejak tahun ini, mulai dirintis berdirinya tiga lembaga dan kebijakan: (1) Committee on Overseas Professional Qualifications (disingkat COPQ). (2) National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (disingkat NAATI). (3) Kebijakan Nasional dalam bidang Bahasa (National Language Policy). Ketiga hal ini bersangkut-paut dengan profesi penerjemah dan jurubahasa, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Namun, hanya COPQ dan NAATI saja yang disinggung.

(a) Lembaga Kualifikasi Profesi (COPQ)
Lembaga ini bertugas melakukan evaluasi serta, bila perlu, memberikan sertifikasi bagi kualifikasi profesional yang diperoleh dari luar Australia. Pada tahun 1974 dibentuk Panitia Kerja yang tugasnya tiga:

  1. membentuk Lembaga Nasional untuk mengontrol sertifikasi juru bahasa dan penerjemah, terlibat dalam pengujian dan penciptaan lembaga pelatihan.
    2. menetapkan klasifikasi standar bagi juru bahasa dan penerjemah, berdasarkan 5 tingkat struktur berdasarkan ketrampilan dan tugas yang dilakukan.
    3. menetapkan struktur gaji bagi juru bahasa dan penerjemah untuk menarik minat kalangan terdidik.

Dalam tahun-tahun ini, ada perubahan moto dan sikap dalam kebijakan pemerintah Australia: dari asimilasi ke integrasi, dan kemudian menjadi kebijakan multikulturalisme sampai sekarang. Dalam konteks kebijakan ini, kegiatan kejurubahasaan dan penerjemahan menjadi profesi yang dilindungi, sebagaimana halnya dengan profesi lain.

(b) Akreditasi bagi Penerjemah dan Juru bahasa
Sejalan dengan hasil kerja Panja COPQ di atas, pada tahun 1977 dibentuklah suatu Badan Otonom oleh Departemen Imigrasi dan Urusan Etnis. Badan Otonom ini menetapkan bahwa: ‘…eventually, in Australia no one will be able to practice as an interpreter or translator who has not NAATI accreditation at the appropriate level” (garis bawah ditambahkan).

Pada tahun 1978, pembedaan tingkat ada lima: tingkat pertama dan kedua adalah tingkatan sub-profesional sedangkan tingkat III s/d V adalah tingkat profesional. Pembedaan antara kedua jenis tingkatan ini didasarkan pada dua hal: tingkat pra-profesional adalah dwibahasawan yang menggunakan kompetensinya untuk membantunya dalam tugas utama di tempat kerjanya. Tingkat profesional adalah mereka yang hidupnya tergantung atas penerjemahan/penjurubahasaan.

Namun, belakangan ini tingkat-tingkat tersebut diubah kategorisasinya menjadi: tingkat paraprofesional (penerjemah dan juru bahasa) dan tingkat profesional (penerjemah dan juru bahasa). Masing-masing tingkat mempunyai makna dan batasan tugas sendiri-sendiri (lihat http://www.naati.com.au/accreditation.html). Sebagai lembaga akrediatasi, NAATI menjadi sangat berkuasa dalam menetapkan terakreditasi-tidaknya seorang penerjemah/juru bahasa. Mungkin perlu digarisbawahi di sini bahwa ‘akreditasi’ terkadang tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya dari seorang penerjemah.

(c) Organisasi profesi & Kode Etik
Sejalan dengan semakin dikukuhkannya kedudukan NAATI, lahirlah organisasi profesi bagi penerjemah dan juru bahasa yang disebut AUSIT (Australian Institute for Interpreters and Translators) pada tahun 1987. Dalam jangka waktu kurang-lebih tiga tahun sejak berdirinya, AUSIT telah berhasil meyakinkan organisasi-organisasi serupa lainnya di berbagai negara bagian agar menyatu dalam satu wadah: AUSIT. Pada tahun 1987 itu, ditetapkan dua kategori keanggotaan dalam AUSIT: anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa haruslah mereka yang mempunyai akrediatsi pada tingkat III atau sepadan.
Sebagai organisasi profesi, AUSIT menetapkan “Code of ethics” (lihat http://www.ausit.org). Kode etik bagi juru bahasa dan penerjemah tersebut ditetapkan bersama dengan NAATI. Terdapat dua hal utama: (1) general principles yang mencakup delapan kode etik, dan (2) “Code of practice” yang merupakan penjabaran kode etik. Kedelapan prinsip umum tersebut adalah:

  1. Professional conduct, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah hendaknya selalu bertindak sesuai dengan standar dan tujuan AUSIT sebagai organisasi profesi bagi penerjemah dan juru bahasa.
    2. Confidentiality, yakni juru bahasa hendaknya merahasiakan informasi yang diperoleh dari pekerjeaannya.
    3. Competence, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah hendaknya hanya akan mengerjakan tugas yang sesuai dengan ‘akreditasi dari NAATI.
    4. Impartiality, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah hendaknya tidak berpihak dalam semua kontrak profesionalnya.
    5. Accuracy, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah sejauh mungkin hendaknya berusaha akurat.
    6. Employment, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah bertanggung jawab atas kualitas kerjanya, baik sebagai praktisi bebas maupun praktisi yang dipekerjakan oleh perusahaan.
    7. Professional development, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah akan terus mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan profesionalnya.
    8. Professional solidarity, yakni bahwa juru bahasa dan penerjemah hendaknya menghormati dan mendukung rekan sekerja.

Organisasi profesi pada zaman maraknya penggunaan ratron ini sudah masuk ke dunia maya (virtual), karena tersedianya Internet (lihat pembahasan lebih lanjut di bawah, Bagian 4).

  1. JURU BAHASA & PENJURUBAHASAAN

(a) Jenis
Pertama-tama sebaiknya dibedakan dulu antara penerjemahan (translating) dan penjurubahasaan (interpreting) secara jelas. Keduanya merupakan ketrampilan yang sangat khusus, dan umumnya dilakukan oleh dwibahasawan yang terlatih.

Penerjemahan berkenaan dengan teks tertulis, mulai dari karya sastra, dokumen hukum, petunjuk praktis, sampai dengan resep masakan. Banyak penerjemah yang menggarap pekerjaannya di rumah dan mengembangkan jaringan kerja dengan klien, ahli, maupun para rekan sekerja melalui komputer pribadinya (di rumah). Keberadaan e-mail, Internet dan mailing lists telah sangat memungkinkan adanya berbagai kemudahan bagi penerjemah.
Ada penerjemah yang dipekerjakan oleh perusahaan, lembaga pemerintah maupun organisasi internasional. Banyak juga penerjemah yang bekerja sebagai anggota tim besar yang menggarap tugas-tugas kebahasaan seperti sulih suara, pemasaran, penyiapan perangkat lunak, dsb.

Sebaliknya, juru bahasa adalah penerjemah lisan yang bekerja ‘on-site’, meskipun dimungkinkan dilakukan melalui telepon (telephone interpreting). Terdapat tiga jenis penjurubahasaan pada umumnya:
(a) kegiatan juru bahasa dalam konperensi (conference interpreting);
(b) juru bahasa untuk kepentingan masyarakat (community interpreting);
(c) juru bahasa untuk urusan bisnis (business interpreting).

Dalam penjurubahasaan jenis (a), biasanya juru bahasa berada dalam ‘booth’ (untuk bahasa tertentu), dan masing-masing ‘booth’ dihubungkan langsung ke ‘floor’ tempat para delegasi berkonperensi dan juga dengan ‘booth’ untuk bahasa lain. Misalnya, dalam KTT Non-Blok 1992, ‘booth’ untuk tim Indonesia dihubungkan dengan ‘floor’ dan dengan tim juru bahasa dari PBB. Masing-masing ‘booth’ biasanya diisi oleh dua juru bahasa atau lebih. Dengan demikian, kalau ada juru bahasa yang tiba-tiba terbatuk-batuk ketika menerjemahkan, maka juru bahasa ke dua akan langsung mengambil-alih.

Kalau seorang juru bahasa bisa mahir dalam dua bahasa asing (yang digunakan dalam suatu konperensi), maka hal itu akan sangat bagus sekali. Dengan demikian, ketika misalnya ia mendengarkan pengguna bahasa Inggris ‘beraksen’ yang sulit dipahaminya, maka ia bisa mengalihkan ‘switchboard’-nya ke ‘booth’ di sebelahnya (misalnya ‘booth’ bahasa Prancis) dan melakukan penerjemahkan secara ‘secondhand’—yakni dari Prancis ke Indonesia, meskipun pidatonya dalam bahasa Inggris (yang ‘beraksen’ tersebut). Cara ini pernah dilakukan dalam KTT Non-Blok di Jakarta yang lalu. Dengan demikian, juru bahasanya tak perlu diganti. [Catatan: untunglah dalam KTT Non-blok itu, Indonesia mempunyai juru bahasa yang mahir dalam 4 bahasa asing (Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis—meskipun bahasa Portugis tidak diperlukan waktu itu)]. Dalam ‘conference interpreting’, Mode atau cara penjurubahasaan biasanya dilakukan secara simultan (lihat penjelasan di bawah).

 

Dalam penjurubahasaan jenis (b), yakni ‘community interpreting’, juru bahasa biasanya berhadapan secara bersegi-tiga dengan klien (bahasa sasaran) dan dengan pembicara.


Gambar 1. Pengaturan duduk (seating arrangement)

Sekarang ini, di Australia (maupun di belahan lain dunia ini) telah dimungkinkan juga penjurubahasaan lewat telepon (TIS= Telephone Interpreting Service). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan pemanfaatan teknologi (baik dengan telepon bergambar atau tidak), penjurubahasaan seringkali dilaksanakan melalui tele-conference. Dengan demikian, penjurubahasaan dalam tataran global pun bisa dengan mudah dilaksanakan, tak terbatasi oleh kehadiran fisik, oleh karena tatap muka pun bisa terlaksana berkat kemajuan teknologi.

Di Australia sendiri, penjurubahasaan jenis (b), tetaplah yang paling umum dilakukan, yakni yang disebut ‘liaison interpreting’. Pada prinsipnya, seorang juru bahasa harus memahami hal-hal teknis yang penting, misalnya dia seyogyanya terlatih dalam ‘note taking’, mengetahui seating arrangement (gambar di atas), menerjemahkan dengan ber‘aku’ (karena juru bahasa adalah the ‘mouth piece’) dan bukannya dengan ‘s/he said’ (seperti dalam laporan), dll. Selain itu, juru bahasa harus memahami budaya dari bahasa yang diterjemahkannya, memahami peristilahan yang digunakan (misalnya istilah hukum kalau ia sering menjadi juru bahasa di pengadilan atau di ‘immigration tribunals’), terlatih menggunakan ingatan dan konsentrasi, menguasai ungkapan khusus (idiom, termasuk dialek, slang, dsb.). Di Australia, community interpreting dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari ketiga cara: ‘simultan’, ‘konsekutif’, ‘berbisik’, tergantung kepentingan dan konsensus/konvensi.

Dalam penjurubahasaan jenis (c), suasana umum pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan ‘conference interpreting’, hanya saja biasanya juru bahasa tidak perlu berada dalam ‘booth’ dan suasananya tidak terlalu formal. Biasanya tidak ada pidato resmi, melainkan perundingan yang melibatkan beberapa orang saja. Misalnya, pertemuan yang melakukan evaluasi pegawai hotel dan restoran (2-3 orang), pelatihan agen asuransi yang akan memasuki pasar asing (8-10 orang), dsb.

(b) Cara penjurubahasaan
Pada umumnya terdapat tiga cara penjurubahasaan (modes of interpreting): cara konsekutif (consecutive interpreting), simultan (imultaneous interpreting), dan berbisik (whisper interpreting, juga disebut chuchotage).

Cara konsekutif
Cara ini kebanyakan digunakan dalam pertemuan bisnis, pertemuan biasa, pertemuan kecil yang informal, pengaduan hukum, pemeriksaan kesehatan, dsb. Pada dasarnya:
• juru bahasa mendengarkan pembicara sambil mencatat;
• pembicara berhenti pada interval tertentu (sesudah beberapa kalimat)agar juru bahasa dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran;
• biasanya jangka waktu penjurubahasaan lebih lama daripada cara simultan, karena ada interval waktu.

Cara simultan
Cara ini kebanyakan digunakan dalam peristiwa-peristiwa berskala besar, misalnya konperensi, KTT, rapat dewan, pelatihan-pelatihan, yakni yang memerlukan penataan ruang seperti kelas atau auditorium. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan cara ini dalam ‘liaison interpreting’ untuk kepentingan masyarakat, misalnya dalam pemeriksaan kesehatan.
Pada dasarnya:
• juru bahasa mendengarkan pembicara dan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa sasaran, hampir tanpa jarak waktu;
• cara simultan yang berskala besar seringkali memerlukan peralatan khusus (seperti ‘booth’);
• penggunaan waktunya efektif, karena bersifat ‘real time’ (bila dibandingkan dengan cara konsekutif)
Mungkin perlu dicatat di sini bahwa dalam penjurubahasaan konperensi, apalagi yang sangat resmi seperti KTT internasional, seringkali juru bahasa harus rajin ‘berburu’ teks, setidaknya sehari sebelum pelaksanaan tugasnya, misalnya dengan menghubungi panitia pihak negara lain. Seringkali delegasinya sudah mempunyai teks yang tertulis. Hal ini akan sangat memudahkan tugas juru bahasa pada hari pelaksanaan.

Cara berbisik
Pada dasarnya:
• Juru bahasa duduk di belakang partisipan dan menerjemahkan secara langsung melalui bisikan ke telinga pendengar (contohnya: pada zaman Orba, kita seringkali melihat di TV Pak Harto ditemani oleh ‘pak Gundul’ yang menjadi juru bahasanya dan duduk di belakangnya).

(c) Contoh kasus
Ada dua contoh yang ditayangkan: 1. Community interpreting; 2. TIS (Telephone Interpreting Service). Dalam contoh kasus 1 (lihat lampiran), dapat dilihat contoh ‘community interpreting’. Dalam contoh ini, seorang ibu yang hanya bisa berbahasa Mandarin ingin menanyakan kemajuan belajar anaknya bernama ‘Kar’ kepada Kepala Sekolah. Dalam peristiwa penjurubahasaan ini dapat kita perhatikan hal-hal berikut (melalui video):
1. diperlukannya ‘note taking’;
2. diperlukannya pemahaman peristilahan;
3. diperlukannya pemahaman sistem pendidikan (dalam hal ini sistem Australia);
4. adanya pelanggaran kode etik (lihat kode etik nomor 5 pada 1(c) di atas). Perhatikanlah bagaimana juru bahasa ‘menafsirkan’ ucapan Kepala Sekolah, pada bagian akhir teks (lihat lampiran)

Ada beberapa kemungkinan ‘penyebab’ mengapa juru bahasa ‘melanggar kode etik’:
1. dia tidak mengalami persekolahan di Australia dan tidak memahami sistem penilaian yang berlaku, tetapi tidak mau bertanya;
2. juru bahasa memperoleh akreditasi dari ‘tes’ dan tidak terlatih menangani peristiwa yang menimbulkan keraguan baginya.

Berdasarkan alasan (2) ini, banyak juga juru bahasa yang memilih menjalani pelatihan formal daripada mengambil tes akreditasi.
Demikian juga pada contoh yang kedua, yang menuntut pemahaman non-bahasa. Contoh TIS yang ditayangkan di sini kebetulan masih menggunakan ‘telepon kuno’ karena contoh tersebut direkam di tahun 95-an. Namun demikian, prinsip ‘telephone link-up’ yang digunakan dalam TIS tetap sama (seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam prinsip tele-conference). Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut tak terbatasi oleh batas fisik.
Contoh yang paling mudah untuk disebutkan di sini adalah ketika ada proses adopsi oleh orang tua angkat Australia yang calon anaknya ada di negara lain. Hukum Australia mengharuskan DoCS (Department of Community Services) untuk mewawancarai orang tua kandung. Peristiwa ini tentu melibatkan juru bahasa melalui TIS, dan ketiga pihak (pewawancara, orang tua kandung, calon orang tua angkat) semuanya ada di rumah masing-masing, di negara masing-masing.

  1. PENGALAMAN AUSTRALIA: PELATIHAN JURU BAHASA DAN PENERJEMAH
    Terdapat dua jenis pelatihan yang harus dibedakan: ‘trade courses’ yang diselenggarakan oleh TAFE (sejenis akademi) dan pelatihan yang lebih merupakan pencapaian prestasi akademik atau sebagai kajian akademik di perguruan tinggi.

Penerjemahan dan Penjurubahasaan sebagai ‘Trade courses’
Dengan memperhatikan sejarah lahirnya COPQ dan NAATI tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tujuan dasar bagi penjelanggaraan kegiatan penjurubahasaan dan penerjemahan (Interpreting and Translating disingkat I/T) adalah untuk kepentingan masyarakat. Itulah sebabnya, kedua kegiatan tersebut disebut “Community Interpreting and Translating”. Sebagaimnana dsiebutkan di atas, bahkan tersedia ‘Telephone Interpreting Service’ (TIS).
Oleh karena ciri dan hakikat I/T di Australia yang demikian itu, maka pelatihan dan pengajaran di bidang I/T pun banyak yang mengarah ke sana, khususnya yang diselenggarakan oleh TAFE. Pelatihan yang diselenggarakan tersebut mengarah ke kualifikasi yang disebut ‘trade’ atau ketrampilan siap pakai, yang oleh Departemen Imigrasi ‘dihargai’ dengan jumlah ‘poin’ tertentu apabila seseorang ‘melamar’ untuk hidup sebagai penduduk tetap di Australia.
Pelatihan yang diberi akreditasi oleh NAATI semakin banyak dikejar orang, karena ‘harga’ tersebut. Itulah pula sebabnya NAATI menjadi lembaga yang semakin ‘powerful’. Artinya, meskipun seseorang sudah menyelesaikan program tertentu di sebuah universitas, kalau lulus dia tidak serta merta bisa (baca boleh) praktek sebagai juru bahasa/penerjemah tanpa akreditasi NAATI. Kenyataannya, memang akreditasi NAATI juga diakui oleh PBB. Memang ada pengecualian dalam praktek, misalnya penerjemahan teks yang tak ada signifikansinya bagi urusan keimigrasian tidak memerlukan akreditasi NAATI. Sebagai contoh, penerjemah yang bekerja di pusat-pusat riset (misalnya di the Australian SMERU research centre di Jakarta) tidak disyaratkan akreditasi ini. Yang diperlukan justru paham Trados.

Maka, seringkali kalau ada jurusan yang menawarkan mata kuliah ‘translating’ dan/atau ‘interpreting’ di universitas, mahasiswa seringkali bertanya apakah ada akreditasi NAATI untuk itu. Jelaslah bahwa tanpa akreditasi ini, mata kuliah tersebut ‘kurang laku dijual’. Seringkali pula, para dosen pengajar mata kuliah ini harus menulis secara eksplisit dalam ‘course outline’ bahwa mata kuliah ini melulu kajian akademik dan tidak ada sangkut-pautnya dengan akreditasi NAATI.
Bagi lembaga-lembaga pendidikan seperti TAFE yang diakui oleh NAATI, harus ada standar jumlah jam latihan tertentu yang harus dipenuhi. Itupun oleh NAATI disebut “NAATI approved courses” bukan “NAATI accredited courses”.

Penerjemahan dan Penjurubahasaan sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi

Seperti disampaikan di atas, mahasiswa seringkali bertanya apakah suatu prgram atau mata kuliah I/T diberi akreditasi NAATI. Sebagai mata kuliah atau program, ada keseimbangan antara teori dan praktek, atau bahkan kadang-kadang lebih banyak teori daripada prakteknya. Alasannya, diharapkan para mahasiswa akan melanjutkan kajiannya ini dalam bentuk riset di belakang hari. Toh untuk praktek, mereka bisa mengambil tes NAATI.
Seringkali, di beberapa Perguruan tinggi, mata kuliah I/T ini berdiri sendiri sebagai mata kuliah pilihan (misalnya dalam program Applied Linguistics di UNSW). Namun, ada juga yang menawarkannya sebagai paket yang terpadu, meskipun terkadang masih dalam bentuk tambal-sulam, misalnya paket yang ditawarkan oleh Macquarie University, pada tingkat Magister (lihat http://www.ling.mq.edu.au/dbase/program.phtml?oid=38752); Jurusan Bahasa Cina di UNSW mempunyai struktur yang serupa.

Di universitas Macquarie, misalnya, ada satuan mata kuliah inti dan satuan pilihan. Uniknya, praktek penerjemahan diletakkan sebagai satuan pilihan (bukan wajib). Hal ini tentunya sangat berbeda dengan trade courses di TAFE.
Di UNSW, keadaannya lebih-lebih lagi, karena, misalnya, mata kuliah yang saya ajarkan “Translation: Theory and Practice” merupakan bagian dari program “Applied Linguistics” yang ditawarkan di Jurusan Linguistik. Pada tataran School (yang menjadi ‘payung’ bagi jurusan-jurusan bahasa dan linguistik) sekarang ditawarkan program magister yang lebih terpadu, meskipun tanpa embel-embel ‘akreditasi NAATI’. Ada upaya untuk ‘berkiblat’ ke Montreal (The Monterey Institute of International studies) yang mempunyai program dengan penekanan pada conference interpreting. Namun, inipun masih belum terlaksana sepenuhnya.

Tidak mudah memilih prinsip atau ‘ideologi’ yang mendasari model pelatihan yang dipilih: apakah lebih ke teori, lebih ke praktek, ataukah keseimbangan antara keduanya serta bagaimana bentuknya. Mengingat asal-mula terbentuknya NAATI dan sejarah kegiatan I/T di Australia, maka idealnya memang segala pelatihan mengarah ke sana. Namun, bila melulu ideologi ini yang diikuti, maka ‘translation as academic studies’ bisa terkesampingkan. Padahal, translation studies sekarang sudah jauh berkembang menjadi kajian yang semakin menarik, yang bisa diantarkaitkan dengan kajian lain seperti postcolonial studies, discourse studies, dll. Yang paling umum adalah kaitannya dengan cultural studies.

  1. PENJURUBAHASAAN (DAN PENERJEMAHAN) PADA DASAWARSA 20-AN

Sebagai praktisi juru bahasa (dan penerjemah), banyak hal yang saya rasakan perubahannya akhir-akhir ini. Misalnya, dengan tersedianya ratron atau email, kegiatan penerjemahan menjadi tidak terbatasi oleh batas geografis. Kadang-kadang, ada pesanan dari Amerika untuk dikerjakan di Australia, dari Indonesia untuk dikerjakan di Singapura, dsb.

Dengan demikian, untuk teks-teks yang tidak ada kaitannya dengan dokumen keimigrasian, akreditasi NAATI tidak lagi terlalu diperlukan, dan kadang-kadang klien bahkan tidak menanyakannya. Untuk kegiatan penerjemahan dalam volume yang besar, yang seringkali ditanyakan oleh klien atau perusahaan besar adalah: apakah penerjemah punya trados. Trados adalah program ‘information management’ yang dikeluarkan oleh Microsoft (kabarnya baru saja dibeli oleh perusahaan SDL). Melalui program ini, penerjemahan teks dalam jumlah besar yang memerlukan konsistensi frase dan peristilahan akan mudah dikerjakan. Namun, dengan harganya yang tak terjangkau, seringkali penerjemah lepas tidak bisa membelinya.

Melalui ratron, segala ‘order’ penerjemahan sekarang bisa dilakukan, termasuk ‘subtitling’ atau ‘screen translating’. Di masa lalu, penerjemah harus menghitung jumlah karakter dalam terjemahannya agar tidak memenuhi layar kaca. Dengan tersedianya ratron, penghitungan tersebut tidak lagi diperlukan. Klien akan mengirim teks elektronik (berbentuk teletext) lengkap dengan ruang yang sudah ditetapkan untuk terjemahannya, dan penerjemah tinggal menyesuaikannya dengan konteks (termasuk konteks visual dalam kasus penerjemahan film).

Seperti disebutkan di atas, kegiatan penjurubahasaan pun sudah bisa memanfaatkan kemajuan teknologi melalui tele-conference.

Organisasi profesi lewat ratron
Dengan timbulnya berbagai mailing lists atau kelompok diskusi melalui ratron belakangan ini, solidaritas antar para penerjemah (dan juru bahasa) semakin luas dan terbina dengan baik. Salah satu ajang diskusi dan tukar pikiran yang melibatkan bahasa Indonesia adalah “bahtera” (website: http://www.geocities.com/Athens/Olympus/7484/, dan mailing list-nya adalah (bahtera@yahoogroups.com). Tentu banyak sudah menjadi anggotanya (mungkin dari para hadirin juga).
Dengan adanya ‘mailing list’ tersebut, poin terakhir dalam kode etik NAATI (professional solidarity) sangat mudah dilaksanakan (meski pelaksananya tidak mengetahui adanya kode etik tersebut). Lowongan-lowongan penjurubahasaan juga seringkali disampaikan melalui ‘Bahtera’.

PENUTUP:

Globalisasi telah menyebabkan perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk di bidang penerjemahan dan penjurubahasaan. Berdasarkan pengalaman Australia sebagai Negara multicultural, telah dibahas kegiatan penjurubahasaan dan penerjemahan di Australia, yang muncul dari kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan ini telah dibentuk Badan Otonom yang mengatur akreditasinya.
Oleh karena sejarahnya yang melibatkan urusan keimigrasian, maka kegiatan penerjemahan dan penjurubahasaan pada awalnya hanya ditangani sebagai bagian dari Departemen Imigrasi. Baru beberapa lama kemudian, penerjemah dan juru bahasa menjadi profesi yang diakui keberadaannya secara hukum sehingga penetapan ‘gaji’nya pun diatur. Seiring dengan itu, dibentuk pula Lembaga Profesi yang menelurkan kode etik profesi. Seiring dengan itu pula, pelatihan penerjemahan dan penjurubahasaan disesuaikan dengan tuntunan NAATI, dan untuk kepentingan akreditasi NAATI. Namun, penerjemahan dan penjurubahasaan juga menjadi ranah ‘pendidikan’ di perguruan tinggi yang seringkali menekankan sisi teoretik penerjemahan. Di sinilah sisi yang perlu diperhatikan dan masih perlu pemecahan mengenai iedologi yang dianut, dsb.
Seiring dengan kemajuan teknologi, penerjemahan tidak hanya melibatkan ‘manusia’ sebagai ‘pelaksana’ penerjemahan. Ada perangkat lunak yang bisa membantu manusia dalam menerjemahkan suatu teks. Bidang teknologi ini merupakan hal yang tidak bisa dilupakan dalam pelatihan dan pendidikan penerjemah.

——-
Rujukan:

Collins, P (2007), The Progress of Progressive Tenses, ALAA, forthcoming.
Gentile, Adolfo et al, Liaison Interpreting, Melbourne: Melbourne University Press.
Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: John Benjamins, 1995.
Ginori, Luciano, Introduction to Interpreting, Sydney: Lantern, 1995
Machali, Rochayah, Pedoman bagi Penerjemah, Jakarta: Grasindo: 2000.
Machali, Rochayah, Redefining Textual equivalence in Translation, Jakarta: PPUI, 1998
Ozolins, Uldis, Interpreting, Translating and Language Policy, Melbourne: NLIA, 1991.
Snell-Hornby (1999) dalam Schäffner (1999), Editorial: Globalisation, Communication, Translation, Current Issues in Language and Society, Vol. 6, No. 2, 1999.
Thomas. Noel et al, Interpreting as a Language Teaching Technique, London: Centre for Information on Language Teaching and research, 1985.
Seleskovitch, D., Interpreting for International Conferences, Washington: Pen and Booth, 1978.

Websites:
AUSIT http://www.ausit.org
NAATI http://www.naati.com.au
Bahtera http://www.geocities.com/Athens/Olympus/7484/

Videos:
A World in Edgeways (Interpreting in health contexts), Melbourne: Training, Health &
Educational Media Pty Ltd, 1989.
Walking a tightrope: interpreting for professionals, Canberra: National Accreditation
Authority for Translators and Interpreters [distributor], 1984.
Interpreting ethics: ethical issues for community interpreters, Sydney: Open Training and
Education Network, 1996.
Moving towards meaning: interpreting techniques, Adelaide: International Languages and
Tourism, Adelaide Institute of TAFE, 1998.
LAMPIRAN
At the headmaster’s office: Mrs. Lam – Cantonese

HM= Headmaster; I = Interpreter; M= Mother (Mrs. Lam)

HM: How can I help you?
M: …………………………..
I: I want to see you today because I want to talk to you about my son’s study plan.
HM: Tell Mrs. Lam she’s got nothing to worry about. Kar is doing well in all of his subjects.
I: …………………………..
M: …………………………..
I: Yes, all except Math.
HM: Math IS one of his weakest subjects, but it’s above the average, and is improving all the time.
I: ( to M) …………………………..
M: …………………………..
I: (to HM) But we want him to do dentistry and we think he should do 4 Unit Math and I have heard that these difficult subjects are scaled up, so Karr would get better marks? Is that true?
HM: No, I think he should concentrate on his stronger subjects. And it’s common perception that scaling increases your TER score. Now what actually happens is that all courses in the HSC are given the mean percentage. This applies, whether the courses are Math, Math in Society or 4 Unit Math.
I: (to M) …………………………..
HM: (cont) Scaling depends upon the mean and ability of the course candidates. And it may be true that students who choose to do Math in practice are of the lesser ability than students who choose to do 4 Unit Math. So if the course has students in it who are above the average they will be scaled down, and if there are students who are below the average, they will be scaled up.
I: (to M- hesitant, in Cantonese)…. (with subtitles on the screen) scaling depends on the ability of the candidate, but students who choose 4 Unit Math are probably better… Students who are doing worse than others will be scaled up.
M: (in Cantonese — with subtitles) O I see. I’ll take him to 4 unit Math tutoring over the summer break. (…terus mengangguk dan pergi)…….
HM: What did you tell her?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s